Dunia Hukum Bifr
Pertarungan Dua Sistem Hukum di Indonesia
Gue pernah dengar cerita dari teman yang tinggal di Toraja. Keluarganya ingin menggelar pernikahan menurut adat, tapi ada masalah dengan surat nikah di kantor pencatat nikah. Ini adalah gambaran nyata bagaimana sistem hukum adat dan hukum nasional kita kadang berbenturan di lapangan. Bukan cuma soal administrasi, tapi tentang bagaimana dua dunia hukum yang berbeda mencoba hidup berdampingan.
Kenyataannya, Indonesia adalah negara yang kaya dengan keberagaman. Kita punya ratusan adat istiadat dari Sabang sampai Merauke, dan masing-masing punya sistem hukum sendiri yang sudah berlaku turun-temurun. Sementara itu, ada juga hukum nasional yang berlaku untuk semua penduduk Indonesia tanpa terkecuali.
Ketika Adat Menjadi Bagian dari Hukum Positif
Sebenarnya, pemerintah Indonesia sudah mengakui keberadaan hukum adat. Konstitusi kita, tepatnya Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945, menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Ini bukan cuma kata-kata indah, tapi komitmen resmi.
Tapi yang menarik—dan ini yang sering bikin gaduh—adalah bagaimana implementasinya di lapangan. Banyak kasus di mana hukum adat dan hukum nasional memberikan keputusan yang berbeda untuk masalah yang sama. Contohnya dalam kasus pembagian harta warisan.
Warisan: Ketika Adat dan Islam Berbeda Pendapat
Di daerah dengan mayoritas Muslim, hukum waris biasanya mengikuti Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tapi di beberapa tempat yang masih kuat memegang tradisi adat, mereka lebih percaya pada sistem pembagian warisan menurut adat lokal. Di Minangkabau misalnya, harta pusaka perempuan itu turun ke anak perempuan, bukan dibagi rata ke semua anak. Bagaimana kalau keluarga terpecah antara yang mau ikut adat dan yang mau ikut hukum Islam? Pusing kan?
Tanah Adat: Sumber Konflik yang Nyata
Kalau ada satu isu yang paling mengganggu tentang benturan hukum adat dan nasional, itu adalah soal tanah. Tanah adalah sumber kehidupan bagi masyarakat adat, dan mereka punya sistem kepemilikan tersendiri yang sudah berlaku berabad-abad.
Tapi di sisi lain, hukum nasional (khususnya Undang-Undang Pokok Agraria 1960) punya aturan tentang bagaimana tanah harus didaftarkan, siapa yang punya hak apa, dan bagaimana tanah bisa dilepaskan atau diperjualbelikan. Nah, di sinilah masalahnya. Ketika perusahaan datang dengan izin dari pemerintah pusat untuk mengelola hutan atau lahan, mereka menggunakan hukum nasional. Tapi masyarakat adat berteriak bahwa tanah itu adalah milik mereka menurut hukum adat.
Kasusnya banyak. Masyarakat adat Suku Dayak di Kalimantan, masyarakat adat di Papua, bahkan di Jawa Barat pun ada konflik serupa. Hasilnya? Sering kali masyarakat adat yang dirugikan karena mereka tidak punya dokumen formal menurut hukum nasional, padahal mereka sudah menguasai tanah itu selama ratusan tahun.
Upaya Legalisasi Hak Adat atas Tanah
Pemerintah memang sudah mencoba mengatasi ini. Ada program sertifikasi tanah adat, ada pengakuan hutan adat dalam UU Kehutanan, dan ada juga putusan Mahkamah Konstitusi yang cukup progresif tentang pengakuan masyarakat adat atas sumber daya alam. Tapi prosesnya lambat, dan tidak semua daerah sama kecepatannya.
Pidana Adat: Masih Berkuasa di Beberapa Tempat
Di luar soal perdata seperti warisan dan tanah, ada juga masalah pidana adat. Beberapa masyarakat adat masih menjalankan sistem hukuman menurut adat mereka sendiri.
Gue pernah baca kasus di mana seseorang yang mencuri di desa adat dijatuhi hukuman adat, bukan hukuman pidana formal. Ada juga kasus di mana perselingkuhan dijatuhi denda adat atau pengusiran dari desa. Ini adalah praktik yang masih hidup di beberapa tempat, meskipun tidak semua diterima oleh hukum nasional.
Yang jadi pertanyaan adalah: apakah hukum adat ini bisa terus dijalankan di era hukum nasional modern? Kalau dikerjakan sesuai prosedur adat dengan persetujuan komunitas dan tidak melanggar hak asasi, mungkin bisa ditoleransi. Tapi kalau sampai melibatkan kekerasan atau melanggar hak fundamental seseorang, tegas-tegas itu pelanggaran hukum nasional.
Jalan Tengah yang Belum Sempurna
Sebenarnya, yang ideal adalah ada kerjasama harmonis antara hukum adat dan hukum nasional. Negara-negara lain juga menghadapi tantangan serupa, dan banyak yang memilih untuk memberikan ruang bagi hukum adat asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia dan keadilan.
Indonesia sudah mulai ke arah sana, tapi masih banyak pekerjaan. Diperlukan dialog yang lebih intens antara pemerintah, masyarakat adat, akademisi hukum, dan praktisi hukum untuk menemukan solusi yang fair. Bukan semata-mata mengalahkan satu pihak demi pihak lain, tapi mencari titik temu yang menghormati keduanya.
Sampai saat itu tiba, masyarakat Indonesia—terutama yang masih kuat memegang tradisi—akan terus menghadapi dilema: mengikuti hukum adat yang mereka percayai atau hukum nasional yang resmi dan tertulis. Dan itu adalah realitas sosial budaya hukum yang masih terus berkembang di negara kita.